Program Pemantauan PSN di Tiga Daerah oleh AJI Indonesia
Kita terlampau sering mendengar kata-kata “pembangunan” diucapkan dengan bangga oleh para pejabat. Jalan tol baru, bendungan, pelabuhan, pabrik, smelter nikel, bahkan ibu kota baru. Semua proyek yang jumlahnya ratusan itu masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemerintah menyebut mereka sebagai kunci pertumbuhan ekonomi.
Namun, buat banyak orang di daerah, pembangunan itu terasa berbeda. Bukan berarti mereka menolak kemajuan, tapi realitas di lapangan sering kali tidak seindah presentasi di konferensi pers. Banyak warga kehilangan tanahnya, laut mereka tercemar, hutan mereka hilang, dan udara mereka tercemar. Suara mereka jarang masuk ke berita utama. Kalau pun masuk, seringnya cuma sebatas angka: “sekian hektare lahan terdampak”, “sekian orang tergusur”. Tak ada cerita tentang bagaimana hidup mereka berubah.
Di sisi lain, suara-suara yang mencoba mengkritisi PSN sering kali dibungkam. Ancaman kriminalisasi lewat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama pasal-pasal karet di dalamnya, membuat banyak warga, aktivis, bahkan jurnalis takut bersuara.
Kurawal percaya, cerita tentang pembangunan tidak boleh hanya datang dari atas. Harus ada ruang buat cerita dari bawah, dari warga yang hidupnya paling dekat dengan dampaknya.
Itulah kenapa kami mendukung inisiatif Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia untuk memantau pelaksanaan PSN. Program ini mengajak warga di tiga provinsi, yaitu Maluku Utara, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat, untuk merekam dan melaporkan sendiri apa yang terjadi di sekitar mereka. Lewat platform Tempo Witness, warga bisa bercerita tentang tambang nikel yang merusak laut, tentang pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang mencemari udara, tentang megaproyek yang menggerus ruang hidup. Cerita-cerita ini kemudian diolah bersama jurnalis lokal dan media independen agar bisa sampai ke publik yang lebih luas, bahkan ke level nasional. Di tahun pertama, program ini sudah berhasil mengumpulkan ratusan laporan warga dan puluhan liputan mendalam.
Seiring waktu, upaya pemantauan ini menjadi kian krusial.
Di penghujung masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap mendorong penyelesaian dan perluasan PSN, bahkan menyetujui 16 proyek baru yang akan dimulai tahun 2024. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sebagai penerus Jokowi, juga telah berkomitmen melanjutkan skema ini, meskipun banyak kritik soal dampak lingkungan dan sosial yang disebabkan. Rekam jejak pemerintahan baru yang minim komitmen pada demokrasi dan transisi energi bersih membuat tantangan pemantauan ini semakin berat.
Kepentingan oligarki tambang dan energi masih mendominasi panggung politik. Seperti yang ditunjukkan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), sebagian besar pendanaan kampanye politik diisi oleh korporasi tambang dan energi. Dua pertiga kabinet Jokowi punya afiliasi dengan bisnis pertambangan. Di DPR, hampir separuh anggotanya memiliki latar belakang serupa. Konfigurasi ini memperjelas satu hal: komitmen transisi energi Indonesia akan selalu berhadapan dengan kepentingan bisnis besar.
Dalam konteks inilah, kami memandang bahwa kerja-kerja kolaboratif antara jurnalis, media lokal, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas terdampak harus terus diperkuat. Suara dari daerah tidak boleh terus-menerus tenggelam oleh narasi pembangunan versi pemerintah atau media arus utama yang hanya fokus pada angka-angka makro.
Program ini bukan sekadar soal liputan. Ini tentang membangun sistem peringatan dini atas kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak warga yang selama ini luput dari sorotan. Ini tentang membuka ruang bagi warga untuk bercerita, mengawasi proyek-proyek besar, dan menuntut akuntabilitas di tengah gelombang pembangunan yang cenderung menutup mata pada dampak sosial-ekologis.
Di tahun kedua, kolaborasi ini akan lebih fokus pada isu energi, termasuk pengawasan PLTU di Jawa Barat, tambang nikel di Maluku Utara, megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara. Dengan melibatkan jurnalis warga, media lokal, media nasional, serta dukungan dari organisasi lingkungan dan bantuan hukum, program ini bertekad memperbesar ruang publik untuk membahas dampak nyata PSN, bukan sekadar retorika pembangunan semata.
Kami ingin menggeser opini publik, membuka percakapan baru, dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil bagi lingkungan dan warga di daerah. Karena pembangunan semestinya tidak boleh mengorbankan demokrasi, hak asasi manusia, dan keberlanjutan ekologi.
Suara Warga yang Harus Terus Didengar
Kumpulan karya jurnalistik yang lahir dari inisiatif AJI Indonesia ini hadir sebagai ruang bagi warga terdampak di Maluku Utara, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat untuk menyuarakan pengalaman mereka secara langsung melalui jurnalisme warga dan liputan mendalam jurnalis lokal. Publikasi ini mengangkat sisi lain dari pembangunan besar pemerintah yang jarang diangkat media arus utama, seperti hilangnya ruang hidup, kerusakan lingkungan, dan ancaman kriminalisasi terhadap warga yang berani bersuara. Lebih dari sekadar data, cerita-cerita ini mengajak kita untuk memikirkan kembali makna pembangunan dan siapa yang sebenarnya dirugikan, menjadi momentum penting untuk membangun kesadaran bersama agar suara warga selalu didengar dalam proses pembangunan. Simak cerita lengkapnya di Tangis dari Pinggir Proyek Strategis Nasional.
