Ruang sipil yang aktif dan dinamis merupakan elemen penting dalam mewujudkan reformasi kebijakan. Selain itu, ruang sipil juga menjadi faktor kunci untuk mencapai dampak berkelanjutan dari berbagai inisiatif dan upaya yang dijalankan oleh organisasi masyarakat sipil. Salah satu contohnya, dalam upaya memperjuangkan keadilan iklim, pembatasan ruang sipil, pelanggaran hak asasi manusia, dan praktik implementasi kebijakan yang korup terbukti menghambat langkah-langkah untuk mengatasi deforestasi.’

Tren penurunan demokrasi dan menyempitnya ruang sipil di bawah pemerintahan Presiden Jokowi menciptakan tantangan besar bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) yang berusaha menuntut akuntabilitas pemerintah dalam kebijakan publik. Selain itu, situasi ini melemahkan perjuangan para pembela hak asasi manusia, khususnya di sektor lingkungan, dalam mempromosikan hak-hak sipil, keadilan, termasuk juga pengelolaan sumber daya alam yang inklusif.

Pada Oktober 2023, Kurawal menyelenggarakan pertemuan bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil untuk membahas menyempitnya ruang sipil tersebut. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan terbatas yang diselenggarakan sebelumnya untuk merancang kolaborasi dengan mengidentifikasi celah-celah yang perlu didukung, serta peluang jangka pendek dan jangka panjang di tingkat nasional maupun lokal, guna memperluas ruang sipil dan meningkatkan dampaknya.